Mengeruk Emas Hitam di Tanah Sendiri, Membayar Garam di Meja Makan Sendiri

FAKTA DAN RASA- Di balik gemerlap angka ekspor tambang dan riuk-pikuk klaim pertumbuhan ekonomi, ada desah napas berat yang tak pernah masuk dalam laporan tahunan perusahaan. Suara itu datang dari lorong-lorong tambang, dari balik debu industri yang mengepul di tanah Halmahera hingga sudut-sudut Maluku Utara. Salah satunya datang dari seorang pekerja tambang lokal yang menyuarakan kenyataan pahit tanpa basa-basi.

"UMP dan UMK tra (tidak) sesuai dengan hasil pendapatan yang didapatkan dari hasil bumi kami... belum lagi potongan PPh 21 yang saya rasa tidak wajar dengan apa yang kita dapat."

Kalimat itu singkat, namun menusuk tepat di jantung ketidakadilan. Maluku Utara kerap dielu-elukan sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi baru, wilayah pengerukan kekayaan alam yang nilainya triliunan rupiah. Namun, di atas tanah yang kaya raya ini, para buruh justru hidup dalam himpitan yang mencekik. Mereka menukar keringat, waktu bersama keluarga, bahkan mempertaruhkan keselamatan jiwa di area tambang, hanya untuk menerima upah yang kendor saat berhadapan dengan harga kebutuhan pokok yang kian melambung.

Bagaimana mungkin hasil bumi dipanen dalam skala raksasa, sementara mereka yang menggali tanahnya hanya diberi remah-remah? UMP dan UMK yang ditetapkan seolah menutup mata dari realita biaya hidup lokal yang melambung akibat kehadiran industri itu sendiri. Ironi semakin menyayat hati ketika amplop gaji yang tak seberapa itu masih harus dipangkas potongan PPh 21 yang dirasa kian tidak masuk akal. Di saat korporasi menikmati berbagai keringanan dan insentif, buruh kecil justru ditagih kewajiban finansial yang menggerogoti sisa dapur mereka.

Ini bukan lagi sekadar persoalan angka nominal di atas kertas daftar gaji, melainkan soal martabat kemanusiaan. Menginginkan upah layak bukanlah bentuk ketidakbersyukuran, melainkan tuntutan paling mendasar agar keringat yang menetes di atas tanah kelahiran sendiri tidak dihargai serendah debu.

Sudah saatnya pemangku kebijakan dan pemilik modal berhenti bersembunyi di balik regulasi kaku. Jika kekayaan bumi Maluku Utara mampu membiayai kemewahan di luar sana, sungguh ironis jika anak-anak para pengeruknya harus tertidur dengan perut yang menahan lapar. Upah layak bukan hadiah, melainkan hak yang sudah lama tertunggak.